🇮🇩 Kalkulator Pajak Crypto Indonesia

Hitung net after-tax return setelah PPh Final 0.1% + PPN 0.11% (rules per Permenkeu PMK-68/2022, masih berlaku 2026). Rate berbeda untuk transaksi di bursa resmi (Indodax/Tokocrypto) vs luar negeri (Binance/MEXC).

📌 Tarif resmi Indonesia (2026):
• PPh Final 0.1% dari nilai transaksi (penjualan) di exchange terdaftar Bappebti
• PPN 0.11% dari nilai pembelian (di exchange terdaftar)
• Di luar exchange resmi (Binance international, MEXC, DEX): PPh Final 0.2% (double rate)
• Tarif withholding by exchange — kamu terima net amount langsung.

📥 Input Trade

Exchange yang dipakai Modal Awal ($USDT) Total Volume Trading per Bulan ($) Profit per Bulan % (return) Holding Period (bulan) Rate IDR/USD

Hasil Setelah Pajak

📋 Breakdown per Bulan

Bulan	Volume Buy	Volume Sell	PPN (0.11%)	PPh Final	Total Pajak	Gross Profit	Net Profit

📜 Aturan Pelaporan

Apa yang harus dilakukan:

Bursa resmi (Indodax/Tokocrypto): Pajak sudah dipotong otomatis. Kamu cuma perlu lapor dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan final (Form 1770, lampiran III). Bukti pemotongan dari exchange.
Offshore (Binance/MEXC): Self-report. Kamu wajib hitung sendiri & bayar via e-Billing DJP. Rate 0.2% PPh Final. Bukti transaksi dari riwayat exchange.
DEX (Hyperliquid): Sama dengan offshore. Track transaksi via blockchain explorer + Etherscan/etc.
Catat semua trade. Capital gains lifetime mungkin ditanya saat audit. Pakai trade_journal.html.

Yang TIDAK kena pajak:

Holding tanpa transaksi (no realization)
Transfer antar wallet sendiri
Staking rewards masih grey area — sebagian besar masuk PPh 21 (income), bukan 0.1% final

Bukan saran pajak resmi. Konsultasi konsultan pajak certified untuk akun real besar.

🗓️ Reporting Tahunan — SPT 1770

Selama 2026, pajak final (PPh 0.1% / 0.2%) dipotong otomatis di exchange Bappebti. Tapi kamu tetap harus lapor di SPT Tahunan 1770 (form untuk WP Orang Pribadi yang punya penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas/aset investasi).

Yang dilaporkan:

Penghasilan bruto crypto (total nilai jual setahun) di Formulir 1770-S lampiran II — "Penghasilan yang Telah Dikenakan PPh Final".
Saldo aset crypto akhir tahun (mark-to-market 31 Desember) di Formulir 1770 lampiran IV — bagian Harta. Nilai = harga pasar × jumlah unit.
Bukti potong dari exchange — Indodax/Tokocrypto menerbitkan rekapan tahunan, simpan untuk audit-proof.

Sering disalah pahami: walau pajak crypto bersifat final (sudah selesai di sumber), kewajiban pelaporan tidak hilang. DJP punya akses data dari exchange Bappebti — kalau saldo crypto kamu di akhir tahun tidak konsisten dengan total beli-jual yang dilaporkan, itu red-flag audit.

Audit Trigger — Yang Bikin DJP Curiga

Withdraw besar dari exchange Bappebti ke bank lokal tanpa riwayat penghasilan yang sebanding di SPT tahun-tahun sebelumnya. Bank Indonesia + PPATK punya threshold pelaporan transaksi mencurigakan (≥ Rp 500jt → otomatis dilaporkan).
Lifestyle gap — beli aset mewah (mobil, rumah, perhiasan ≥ Rp 1M) yang nilainya jauh di atas penghasilan tercatat. DJP rutin cross-check data Samsat + BPN + lembaga keuangan.
Aktivitas di exchange luar tanpa pelaporan — Binance/MEXC tidak otomatis kasih bukti potong ke DJP, tapi kalau dananya pulang ke rekening ID lewat fiat off-ramp, jejak terlihat.
Selisih SPT 2 tahun berturut — naik mendadak tanpa penjelasan = sample audit list.

Mode Aman — Compliance Minimum

Pakai exchange Bappebti sebagai exchange utama. Pajak ter-handle otomatis + audit-friendly.
Simpan bukti: rekap tahunan dari exchange, screenshot saldo per 31 Des, mutasi bank yang mendukung deposit/withdraw.
Lapor SPT 1770 sebelum 31 Maret. Pakai DJP Online (djponline.pajak.go.id) — gratis dan ada walk-through.
Konsultan pajak crypto-aware kalau profit tahunan ≥ Rp 500jt. Fee Rp 1-3jt sekali setahun jauh lebih murah daripada audit penalty.
Jangan campur dengan rekening saudara/teman. DJP bisa lihat aliran lintas-rekening; "nominee" pattern = red flag besar.

📞 Sumber Resmi + Help Channel

DJP Online: djponline.pajak.go.id — lapor SPT, lihat NPWP, akses bukti potong.
Kring Pajak 1500200: hotline pajak nasional (gratis, jam kerja).
Peraturan rujukan: PMK-68/PMK.03/2022 (tarif final crypto), UU HPP 7/2021 (kerangka umum), Perbappebti 8/2021 (definisi aset kripto).
Tax-resident expat? 183 hari di Indonesia → resident → wajib lapor seluruh penghasilan global, termasuk crypto di luar negeri.